Responsive Ads Here

Selasa, 24 Juni 2014

Senin, 31 Maret 2014

Perpajakan Koperasi

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Secara umum kewajiban perpajakan koperasi adalah :

  1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP
  2. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak penghasilan Badan
  3. Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan
  4. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 
Data pendukung yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP:
  1. Akta Pendirian dan perubahan atau surat penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  2. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan;
  3. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab;

Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP

Koperasi yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil (600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka Koperasi terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :


  • Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
  • Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
  • Laba usaha;
  • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  • bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  • dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
  • royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  • sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  • penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  • keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  • keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  • selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  • premi asuransi;
  • iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  • tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  • penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  • imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  • surplus Bank Indonesia.

Menghitung Penghasilan Kena Pajak setahun

  • Peredaran Usaha Rp. AAAA
  • Biaya-biaya Operasional Rp. BBBB
  • Penghasilan Neto Rp. CCCC
  • Koreksi Fiskal (positif/negatif ) Rp. DDDD
  • Penghasilan Kena Pajak Rp. XXXX
Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  • biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. biaya pembelian bahan;
  2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. bunga, sewa, dan royalti;
  4. biaya perjalanan;
  5. biaya pengolahan limbah;
  6. premi asuransi;
  7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  8. biaya administrasi; dan
  9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
  • penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  • iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  • kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  • kerugian selisih kurs mata uang asing;
  • biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  • biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  • piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)4 5huruf k;yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  • sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  • sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  • biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  • sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  • sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  • pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  • biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  • pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
    1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
    2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
    4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
    5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
    6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  • premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
  • penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  • jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  • harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
  • Pajak Penghasilan;
  • biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  • gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  • sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menghitung Pajak Terhutang

Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  • Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Untuk Seluruh Lapisan Penghasilan Kena Pajak 28%. Mulai Tahun Pajak 2010, tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b menjadi 25%.
Contoh:
Penghasilan Kena Pajak Rp. 51.000.000.000,-, maka perhitungan pajak terutangnya: 28% X Rp. 51.000.000.000 = Rp. 14.280.000.000
  • Koperasi yang peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp 50.000.000.000 dan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00.
Contoh : Peredaran bruto sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00
Cara penghitungannya :
  1. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: (Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 = Rp. 480.000.000,00
  2. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: Rp3.000.000.000,00-Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000
  3. Pajak Penghasilan yang terutang:
- (50% x 28%) x Rp480.000.000,00 = Rp 67.200.000,00
– 28% x Rp2.520.000.000,00 = Rp705.600.000,00 (+)
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp772.800.000,00

Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan

  • PPh Final/ Pasal 4 ayat (2)
  1. 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat
  2. final.
  3. 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.
  4. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  5. 25% dari jumlah bruto hadiah undian (nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura).
  6. 2% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bagi yang besertifikasi usaha kecil, dan bersifat final.
  7. 3% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bagi yang besertifikasi usaha menengah dan besar, dan bersifat final.
  8. 4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi bagi yang tidak bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final.
  9. 4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi bagi yang bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final.
  10. 6% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi bagi yang tidak bersertifikasi usaha konstruksi, dan bersifat final.
  • PPh Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan
PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya.
Cara Perhitungan:
Penghasilan Bruto Rp. AAAA
Dikurangi:
– Biaya Jabatan Rp. BBBB (5% X Penghitungan Bruto max: Rp6.000.000 per tahun)
– Iuran lain yang terikat penghasilan tetap Rp. CCCC
Penghasilan Neto Rp. DDDD Dikurangi PTKP *) Rp. EEEE
Penghasilan Kena Pajak Rp. FFFF Kemudian Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan Tarif Pasal 17 sebagai berikut:
Penghasilan Kena Pajak Tarif s.d. Rp 50.000.000,00 5 %, di atas Rp 50 jt s.d Rp 250 Jt 15%, di atas Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt 25%, di atas Rp 500 jt 30%
PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang
Pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. WP tidak Kawin dan tidak memiliki Tanggungan TK/0 Rp 15,840,000
  2. WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 1 Orang TK/1 Rp 17,160,000
  3. WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 2 Orang TK/2 Rp 18,480,000
  4. WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 3 Orang TK/3 Rp 19,800,000
  5. WP Kawin dan tidak memiliki Tanggungan K/0 Rp 17,160,000
  6. WP Kawin dan memiliki Tanggungan 1 Orang K/l Rp 18,480,000
  7. WP Kawin dan memiliki Tanggungan 2 Orang K/2 Rp 19,800,000
  8. WP Kawin dan memiliki Tanggungan 3 Orang K/3 Rp 21,120,000

Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23

Kewajiban pemotongan adalah:
  • sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 1) dividen, 2) bunga, 3) royalti, 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
  • sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan bruto tanpa PPN atas penghasilan dari jasa lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 yang terbit tanggal 31 Desember 2008.

Kewajiban perpajakan di bidang PPN

Jika Koperasi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dan peredaran bruto setahun telah melebihi Rp600.00.000,00 , maka koperasi memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN sebesar 10%, serta menyetorkan dan melaporkan PPN yang terhutang setiap bulan.
Pada prinsipnya seluruh Barang dan Jasa merupakan Barang Kena Pajak dan jasa Kena pajak kecuali atas barang-barang dan jasa-jasa yang dikecualikan sebagai berikut:

Kelompok Barang yang Tidak dikenakan PPN:

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu : minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit;
  2. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering;
  4. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Kelompok Jasa yang Tidak dikenakan PPN

  • pelayanan kesehatan medik, meliputi:
  1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, dan dokter hewan;
  2. jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
  3. jasa kebidanan dan dukun bayi;
  4. jasa paramedis dan perawat dan jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanotarium

  • pelayanan sosial, meliputi :
  1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
  2. jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
  3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
  4. jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
  5. jasa pemakaman termasuk krematorium; dan
  6. jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial pengiriman surat dengan prangko
  • perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
    1. jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan
    2. jasa sewa guna usaha (SGU) dengan hak opsi
  • jasa di bidang keagamaan, meliputi :
  1. jasa pelayanan di rumah ibadah;
  2. jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan

Mekanisme perhitungan PPN

  • Pajak Keluaran Rp. XXXX (10% kali nilai DPP atas penjualan)
  • Pajak Masukan Rp. YYYY (-/-) (10% kali nilai DPP atas penjualan)
  • PPN yang kurang (lebih) bayar Rp. YYYY
Perhitungan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN setiap bulan dengan menggunakan formulir 1107 atau menggunakan e-spt DJP yaitu program SPT Masa PPN yang dibagikan secara gratis oleh DJP.

Perlakuan Khusus Perpajakan Untuk Koperasi

  1. Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dipotong pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 per bulan dan bersifat final.
  2. Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Rp240.000,00 sebulan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya tidak dipotong Pajak Penghasilan Final (PP No. 15 Tahun 2009).
  1. 15% untuk deviden, bunga, royalti, hadiah
  2. 2% untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
  3. 2% untuk imbalan jasa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang PPh:
  • Jasa penilai; Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan; Jasa perancang; Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang migas; Jasa penunjang migas; Jasa penambangan dan jasa penunjang penambangan selain migas;
  • Jasa penunjang penerbangan dan bandara; Jasa penebangan hutan termasuk land clearing; Jasa pengolahan/pembuangan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja; Jasa perantara dan/atau keagenan; Jasa perdagangan surat berharga kecuali oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI; Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali oleh KSEI; Jasa pengisian suara dan/atau sulih suara; Jasa mixing film; Jasa software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan & perbaikan;
  • Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas /AC/ TV kabel, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  • Perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  • Jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan/event organizer, jasa pengepakan.
  • Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, jasa pembasmian hama & jasa pembersihan, jasa catering/tata boga.

Akuntansi Koperasi

Pengertian Akuntansi Koperasi

Akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, tiga bulanan, enam bulanan atau tahunan. Biasanya periode pelaporan di koperasi adalah satu tahun.


Proses Akuntansi Koperasi

Proses akuntansi koperasi adalah sama dengan proses akuntansi bukan koperasi, yaitu suatu langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Tahapan tersebut dimulai dari adanya bukti transaksi berupa nota, kuitansi, faktur jual, faktur beli dan sebagainya, kemudian dimasukkan pada jurnal. Cara pengisian jurnal tersebut adalah memasukan transaksi-transaksi beserta nilai transaksinya dari bukti transaksi dengan cara mendebet atau mengkredit perkiraan-perkiraan tertentu. Ketentuan normal yang berlaku untuk mendebet atau mengkredit suatu perkiraan adalah:
Nama Perkiraan
Bertambah
Berkurang
Saldo Normal
Harta
Debet
Kredit
Debet
Hutang
Kredit
Debet
Kredit
Kekayaan bersih
Kredit
Debet
Kredit
Pendapatan
Kredit
-
Kredit
Biaya
Debet
-
Debet
Dari jurnal yang sudah dibuat kemudian dipindahkan (diposting) pada buku besar. Cara pengisian buku besar ini adalah dengan cara memindahkan setiap perkiraan dari jurnal pada setiap buku besar. Jadi, satu perkiraan adalah satu buku besar. Pemindahbukuan ini diikuti dengan penjumlahan atau pengurangan nilai setiap perkiraan. Jika saldo perkiraan tersebut sama dengan saldo sebelumnya, maka nilai perkiraan tersebut langsung dijumlahkan dan ditulis pada kolom saldo debet atau saldo kredit sesuai dengan posisi kolom sebelumnya. Tapi bila saldo perkiraan tersebut berbeda (debet dan kredit), maka pengisiannya dalam buku besar mengurangi, dan ditempatkan pada kolom saldo yang nilainya lebih besar.
Saldo-saldo dari setiap buku besar baik saldo debet maupun saldo kredit, dipindahkan pada sebuah neraca, yang biasa disebut neraca saldo. Kemudian dibuat sebuah neraca penyesuaian jika terdapat perkiraan-perkiraan yang memang perlu disesuaikan. Perkiraan-perkiraan yang perlu disesuaikan adalah:
  1. Penyusutan gedung.
  2. Penyusutan peralatan.
  3. Biaya yang masih harus dibayar.
  4. Biaya dibayar di muka.
  5. Premi asuransi.
  6. Pendapatan yang masih harus diterima.
  7. Pendapatan diterima di muka.
  8. Persediaan barang dagangan.
Neraca penyesuaian ini dimaksudkan agar pada saat tertentu dapat menggambarkan nilai keuangan yang riil dari sebuah koperasi. Tahap selanjutnya adalah pembuatan neraca lajur. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar.
Tahap akhir dari proses akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan (PHU, neraca, dan laporan perubahan posisi keuangan bersih). Dalam pembuatan laporan keuangan ini data-datanya diambil dari neraca lajur yaitu dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya adalah mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan mana yang masuk pada unsur PHU dan mana yang masuk pada unsur neraca.

Tujuan dan Kegunaan Akuntansi

Laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari akuntansi dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu baik intern maupun ekstern. Pihak intern koperasi adalah para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Sedangkan pihak ekstern adalah calon anggota, pemerintah, gerakan koperasi, auditor, dan sebagainya. Sedangkan kegunaan dari laporan keuangan koperasi adalah:
  1. Mengetahui prestasi keuangan koperasi dalam periode tertentu.
  2. Mengetahui jumlah SHU yang diperoleh selama periode tertentu.
  3. Mengetahui jumlah harta, kewajiban, dan kekayaan bersih koperasi selama periode tertentu.
  4. Mengantisipasi kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola koperasi.
  5. Mendidik agar tertib administrasi.
  6. Memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menganalisa keuangan koperasi sebagai bahan pengambilan keputusan.

 

 

Proses Pencatatan Akuntansi Konsumen Dan Unit Simpan Pinjam Di Koperasi



Dalam perkembangan suatu perusahaan, termasuk dalam hal ini koperasi dapat mengembangkan usahanya atau memperluas jenis usahanya menjadi beberapa jenis usaha. Oleh karena itu dapat dibentuk unit–unit usaha koperasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Unit-unit koperasi itu dapat dibentuk berupa unit usaha dagang (konsumen), unit usaha simpan pinjam (USP), atau unit usaha jasa dan produsen, tergantung dari koperasi mau mengembangkan sebagian atau seluruh unit usaha tersebut.
 
Dalam hal bagaimana koperasi itu untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di unit- unit usahanya. Secara akuntansi, semua transaksi di unit-unit usaha tersebut dapat dipakai dengan cara akuntansi agen atau cabang secara desentralisasi, artinya pihak unit usaha diberi wewenang untuk mencatat semua transaksinya sendiri atau punya manajemen sendiri. Di Indonesia, koperasi yang bergerak di unit simpan pinjam haruslah dipisahkan dari unit usaha yang lainnya.


Adapun teknik pencatatan secara akuntansi secara umum adalah sama, tapi ada sedikit perbedaan apabila salah satu unit punya otoritas untuk melaksanakan pencatatannya sendiri, yaitu : apabila laba (rugi) yang didapat dari aktivitas usaha melalui unitnya ditentukan secara terpisah.
 
Pada cara yang disebutkan di atas tersebut, rekening-rekening pembukuan khusus unit yang terpisah, terutama pendapatan dan biaya-biaya yang bersangkutan harus diselenggarakan. Rekening-rekening pembukuan khusus untuk unit tersebut, dipergunakan untuk mencatat semua transaksi usaha melalui unit dan biaya-biaya yang terjadi pada unit yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang laba atau rugi yang timbul dari kegiatan usaha melalui setiap unit yang dibentuk.
 
Apabila koperasi mempunyai beberapa unit, maka rekening-rekening pendapatan dan biaya-biaya pada agen dapat diselenggarakan sebagai rekening kontrol (buku besar). Sedangkan rekening pendapatan dan biaya untuk tiap-tiap unit diselenggarakan sebagai rekening-rekening pembantunya.
 
Meskipun unit usaha koperasi bekerja dan berdiri sendiri, tetapi kontrol tetap oleh kantor pusatnya. Tingkat kebebasan berdiri sendiri yang diberikan kepada suatu unit ditetapkan oleh kantor pusat. Kebijaksanaan umum dan standar pelaksanaan yang biasa berlaku bagi dunia usaha, juga dilaksanakan terhadap unit-unit yang di bentuk oleh kantor pusat koperasi. Garis besar bekerjanya suatu unit adalah sebagai berikut :
 
Unit usaha diberi modal kerja, baik berupa uang kas, barang dagangan maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat.
 
Unit dapat membeli barang dagangan dari pihak ke tiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat atau apabila pembelian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis.
 
Unit melakukan aktivitas usahanya; mulai dari usaha – usaha untuk mendapatkan, mengirimkan barang atau menyerahkan jasa-jasa kepada langganannya, membuat faktur penjualan, mengumpulkan piutang dan menyimpan uangnya di dalam rekening bank sendiri.

Analisis Likuiditas Aktiva

Alat likuid : Kas, giro, Tabungan, pada koperasi lainnya.
Dana pihak ke III : Tabungan, Simpanan, Kewajiban jangka pendek
  • Analisis Cash Rasio:
Alat Likuid x 100%
Total Dana Pihak Ketiga

Untuk mengukur kemampuan KSP/USP membayar kembali simpanan, tabungan koperasi , tabungan berjangka pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuidnya. Semakin tinggi rasio semakin tinggi kemampuan likuiditasnya KSP/USP, namun semakin rendah profitabilitasnya.
  • Analisis Likuiditas
Pinjaman Yang Diberikan x 100%
Dana Yang Diterima

Untuk mengukur kemampuan KSP/USP membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh nasabah. Semakin tinggi, semakin rendah kemampuan likuiditas KSP/USP.
  • Pinjaman Jangka Pendek Yang Diberikan
Pinjaman Yang Diberikan Jangka Pendek x 100%
Total Pinjaman Yang Diberikan

Semakin besar rasio ini, semakin lancar pemberian pinjaman (turn over pinjaman semakin bagus)
  • Analisis Total Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Total Aktiva
Total Pinjaman Yang Diberikan x 100%
Total Aktiva

Untuk mengukur rasio aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini semakin produktif aktivanya. Namun resiko yang ditanggung semakin tinggi

Analisis Rasio Permodalan

  • Kemampuan Untuk Menutup Kerugian Yang Diterima
Modal Sendiri x 100%
Total Aktiva

Rasio ini merupakan indikator untuk KSP/USP terhadap kemampuan menutup kerugian yang diderita.
  • Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Beresiko
Modal Sendiri x 100%
Pinjaman Yang Beresiko

Rasio untuk mengukur kemampuan Modal sendiri menutup pinjaman yang beresiko. Semakin besar rasio semakin aman
  • Rasio Pinjaman Yang Beresiko
Pinjaman Yang Beresiko x 100%
Total Pinjaman

Untuk menilai tingkat kesehatan pinjaman yang diberikan. Semakin kecil rasionya semakin aman.

Analisis Rasio Biaya Operasi

  • Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional
Total Biaya Operasional x 100%
Tatal Pendapatan Operasional

Untuk mengukur pengeluaran biaya operasional. Semakin kecil semakin baik
  • Rasio Biaya Tenaga Kerja dan Total Biaya Operasional
Total Biaya Tenaga Kerja x 100%
Total Biaya Operasional

Untuk mengukur tingkat distribusi biaya-biaya KSP/USP. Apabila rationya semakin besar semakin jelek.
  • Rasio Biaya Bunga dan Total Biaya Operasional
Total Biaya Bunga x 100%
Total Biaya Operasional

Untuk mengukur sejauh mana tingkat dan distribusi biaya KSP/USP dalam melakukan kegiatan operasional

Analisis Rasio Profitabilitas

Untuk mengukur efektivitas KSP/USP memperoleh SHU. Sebagai ukuran kesehatan keuangan KSP/USP, SHU yang memadai untuk mempertahankan sumber modal KSP/USP dan teknik analisisnya melibatkan hubungan antara pos-pos PHU KSP/USP
  • Rasio Hasil/Pendapatan Bunga Terhadap Aktiva Produktif
Hasil Bunga x 100%
Aktiva Produktif

Rasio ini untuk mengukur tingkat kemampuan aktiva produktif menghasilkan keuntungan.
  • Rasio Biaya Bunga Terhadap Aktiva Produktif
Biaya Bunga x 100%
Aktiva Produktif

Rasio ini untuk mengukur tingkat kemampuan aktiva produktif menekan biaya
  • Interest Margin
Hasil Bunga – Biaya Bunga x 100%
Total Pinjaman

Rasio ini untuk mengukur tingkat kemampuan pinjaman menghasilkan keuntungan.

Hasil Bunga – Biaya Bunga x 100%
Aktiva Produktif

Rasio ini untuk mengukur tingkat kemampuan aktiva produktif menghasilkan pendapatan operasional

Analisis Rasio Efisiensi Usaha

Untuk menilai kinerja KSP/USP, terutama mengenai kemampuan- menggunakan semua faktor produksi
  • Penggunaan/Pendayagunaan Aset
Total Pendapatan x 100%
Total Aktiva

Kemampuan KSP/USP mengelola aktivanya untuk menghasilkan pendapatan (operasional dan non operasional)
  • Cost Of Fund
Total Biaya x 100%
Total Dana

Untuk mengetahui jumlah biaya dana yang dikeluarkan untuk menghimpun dana
  • Total Biaya Terhadap Aktiva Produktif
Total Biaya x 100%
Aktiva Produktif

Semakin kecil rasio ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasionalkan aktiva produktif.
 
 
Akuntansi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam secara normatif berlandaskan pada :
  1. UU. No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (IAI).
  3. Pedoman Umum Implementasi PSAK No.27

Akuntansi Unit Simpan Pinjam

Adapun karakteristik dari KSP/USP berbeda dengan lembaga keuangan yang lain terutama bank. KSP merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan anggota koperasi. Maksud mendapatkan dana dari anggota koperasi adalah menghimpun uang/dana dari anggota koperasi yang dana(uang) tersebut merupakan kelebihan yang diperoleh dari anggota koperasi setelah kegiatan konsumsi sehari-hari dari penghasilannya. Adapun tujuan dari menghimpun dana (uang) adalah sebagai modal kerja koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang salah satunya menyalurkan ke anggota dalam bentuk pinjaman anggota.


Posisi anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Jadi maju mundunya koperasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota.

Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan dan perkembangan USP/KSP. Partisipasi anggota pada KSP/USP dikelompokkan pada kegiatan menyimpan dan kegiatan meminjam. Uang pada KSP/USP yang beredar diperlakukan sebagai barang yang memiliki harga, dimana harga tersebut ditunjukkan dalam bentuk tingkat bunga. Bunga simpanan yang diberikan kepada anggota penyimpan merupakan imbalan harga atas uang yang diserahkan oleh anggota KSP dan USP. Dengan demikian, seluruh bunga simpanan yang dibayarkan oleh KSP/USP kepada penyimpan dapat disebut dengan HARGA POKOK DANA.

Simpanan dana (uang) yang terkumpul dari anggota KSP/USP kemudian disalurkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman uang. Oleh karena itu, KSP/USP akan menetapkan bunga pinjaman yang wajib dibayar oleh anggota peminjam di atas harga pokok dana. Bunga pinjaman yang menjadi kewajiban anggota KSP /USP yang meminjam dalam satu tahun buku, paling sedikit harus mampu menutupi :

  1. Harga pokok dana, yaitu bunga simpanan yang harus dibayar oleh KSP/USP kepada anggota.
  2. Biaya organisasi KSP/USP, yang terdiri dari beban usaha dan beban perkoperasian.
Oleh karena itu, penerimaan atau pendapatan atas bunga pinjaman berikut provisi dan biaya administrasi yang telah dibayar oleh anggota peminjam kepada KSP/USP selama tahun buku berjalan, dapat disebut partisipasi bruto anggota. Selisih antara partisipasi bruto dengan harga pokok dana disebut partisipasi neto anggota, sebagai sumber utama untuk membiayai organisasi koperasi. Selisih antara partisipasi neto anggota dengan biaya organisasi disebut dengan sisa partisipasi anggota.
  • Partisipasi neto anggota = partisipasi bruto – harga pokok dana
  • Sisa partisipasi anggota = partisipasi neto – biaya organisasi koperasi
  • Biaya organisasi = biaya usaha + biaya perkoperasian
Apabila KSP/USP hanya melayani anggota saja dan tidak berbisnis dengan non anggota maka Sisa Partisipasi Anggota = Sisa Hasil Usaha
Dan apabila melaksanakan bisnis dengan non anggota, maka :
  • SHU = Sisa Partisipasi Anggota + Laba.
Sehingga distribusi SHU yang berasal dari keduanya diatur secara berbeda karena sisa partisipasi anggota berbeda pengertiannya dengan laba.
 

 Akuntansi Konsumen


Pedoman proses akuntansi koperasi konsumen disusun secara normatif berlandaskan pada :
  1. UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
  2. PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian (IAI)
  3. Pedoman umum implementasi PSAK No.27
Koperasi konsumen adalah koperasi yang para anggotanya merupakan rumah tangga keluarga, yaitu pemakai barang siap pakai yang ditawarkan di pasar. Untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, seorang konsumen paling sedikit harus mengeluarkan dua pengorbanan, yaitu :

  1. Membayar harga barang/jasa yang dibeli.
  2. Mengeluarkan ongkos-ongkos untuk melakukan pembelian.
Setiap konsumen di sini cenderung mengikuti prinsip ekonomi di dalam upaya mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan. Untuk hal tersebut konsumen berusaha mengeluarkan uang sehemat mungkin. Untuk meraih efisiensi, maka perilaku konsumen yang biasa terlihat adalah :
  1. Berusaha membeli barang/jasa dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan potongan harga
  2. Tawar-menawar dengan penjual untuk memperoleh harga yang lebih rendah
  3. Bila dimungkinkan, konsumen berusaha untuk memproduksi sendiri barang/jasa tersebut.
Perilaku tersebut mungkin bisa dilakukan namun sampai pada suatu batas tertentu oleh konsumen secara individual. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukanlah usaha bersama-sama dalam bentuk badan usaha koperasi. Adapun manfaat berkoperasi, adalah sebagai berikut :
  1. Untuk memperoleh sejumlah tertentu barang/jasa pemenuh kebutuhan konsumsi, maka pengeluaran belanja menjadi lebih efisiensi.
  2. Berdasarkan kemampuan belanja tertentu (ditentukan oleh pendapatan), maka konsumsi dapat ditingkatkan.
Berdasarkan tujuan koperasi konsumen untuk meningkatkan daya beli anggota, maka fungsi-fungsi kegiatan usaha koperasi konsumen diarahkan untuk :
  1. Melakukan pembelian kolektif guna mencapai skala pembelian yang ekonomis. Melalui pembelian kolektif dapat memperkuat posisi permintaan di pasar barang/jasa, sehingga misalnya dapat diperoleh potongan harga. Skala pembelian yang ekonomis adalah biaya belanja untuk persatuan barang/jasa dapat diturunkan apabila jumlah pembelian diperbesar.
  2. Pada skala tertentu yang cukup besar, maka koperasi konsumen dapat menyelenggarakan kegiatan memproduksi barang/jasa sendiri sehingga belanja konsumsi dapat diperhemat.
Badan usaha koperasi konsumen ini adalah badan usaha yang didirikan, dimodali, dikelola, diawasi dan dimanfaatkan sendiri oleh konsumen yang menjadi anggotanya. Maka maju mundurnya koperasi ditentukan oleh partisipasi anggota sebagai pemilik dan juga pengguna pelayanan koperasi.
 
Di dalam konsep koperasi, maka hubungan ekonomi antara koperasi dengan anggota disebut melayani, sedangkan terhadap bukan anggota disebut memasarkan. Memakai istilah pelayanan terhadap anggota digunakan atas pertimbangan bahwa koperasi mengemban misi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Istilah pemasaran digunakan terhadap bukan anggota mengandung arti bahwa koperasi bertindak sebagai perusahaan kapitalis yang bertujuan mencari laba. Pelayanan terhadap anggota, terkait persoalan perhitungan partisipasi anggota serta perhitungan SHU. Sedangkan pemasaran terhadap bukan anggota berhubungan dengan perhitungan laba rugi. Oleh sebab itu pencatatan transaksi ke anggota dengan non anggota harus dipisahkan, karena aktivitas tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda terhadap pelaporan koperasi secara akuntansi pada akhir tahun buku.
 
Partisipasi anggota baik di dalam kedudukannya sebagai pemilik maupun pelanggan koperasi dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Di dalam akuntansi partisipasi anggota lebih difokuskan kepada bentuk-bentuk yang secara eksplisit dapat diukur dengan satuan uang, sehingga di dalam laporan promosi ekonomi anggota harus terlihat dengan jelas satuan-satuan nilainya. Sebagai pemilik koperasi konsumen, anggota terikat oleh kewajiban :
  1. Menyetor modal kepada koperasi, biasa disebut sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib
  2. Membiayai organisasi koperasi agar koperasi dapat menyelenggarakan fungsi-fungsinya sesuai dengan nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.
Koperasi konsumen dalam hal menutupi biaya organisasinya akan menetapkan margin harga pada barang/jasa yang dibeli dari pasar atau diproduksi sendiri, sehingga harga koperasi merupakan harga barang/jasa yang dibayar oleh anggota koperasi, yang terdiri dari harga pokok ditambah margin untuk koperasi Hk = Hp + Mk. Dari perhitungan ini dapat diketahui partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai pelanggan koperasi.

Di dalam harga koperasi berarti anggota berpartisipasi kepada koperasi dalam bentuk :
  1. Membiayai harga barang sebesar harga pokoknya.
  2. Membiayai organisasi koperasi sebesar marjin yang dibayar kepada koperasi.
Total harga pokok dan ditambah margin harga barang/jasa disebut partisipasi bruto anggota. Harga pokok barang yang dibelanjakan oleh koperasi untuk pengadaan barang diselisihkan dengan partisipasi bruto akan menghasilkan margin yang disebut dengan partisipasi neto anggota. Partisipasi neto ini yang terkumpul di koperasi akan menutupi:
  1. Beban usaha
  2. Beban perkoperasian
Beban usaha dan beban perkoperasian ini merupakan beban organisasi koperasi. Apabila koperasi konsumen hanya melayani anggota saja, berarti tidak ada bisnis dengan non anggota, maka: SHU = Sisa Partisipasi anggota (Partisipasi anggota – Biaya organisasi)
 
Dan apabila dihubungkan dengan bisnis non anggota berarti SHU = (Partisipasi anggota – Biaya organisasi) + Laba.
 
Sisa partisipasi anggota berhubungan dengan partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai pelanggan koperasi, sedangkan laba berhubungan dengan bukan anggota. Pembebanan biaya organisasi koperasi terhadap anggota dan non anggota, bilamana terdapat pos biaya yang tidak dapat dipisahkan secara eksplisit, diatur menurut kebijakan koperasi.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara akuntansi koperasi dengan akuntansi perusahaan pada umumnya. Namun karena ada perbedaan tujuan antara koperasi dengan badan usaha lain, maka perbedaannya hanya pada pemakaian istilah saja. Misalnya, istilah laporan laba/rugi dipakai di perusahaan bukan koperasi sedangkan di koperasi sering disebut laporan perhitungan hasil usaha (PHU); istilah laporan perubahan modal yang dipakai di bukan koperasi, di koperasi biasa disebut laporan perubahan kekayaan bersih, dan sebagainya.
 
Laporan Keuangan, terdiri dari:


Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Adalah laporan keuangan koperasi yang menyajikan jumlah pendapatan usaha koperasi yang berasal dari anggota maupun dari bukan anggota dengan memperbandingkan dengan total biaya dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan ini sama dengan laporan laba/rugi di perusahaan bukan koperasi.
  1. Pendapatan, adalah sejumlah uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diperoleh koperasi dari hasil operasional usaha maupun bukan usaha. Pendapatan dari hasil operasional usaha untuk koperasi yang unit usahanya waserda seperti penjualan barang dagangan, sedangkan pendapatan bukan usaha seperti pendapatan bunga bank (dari simpanan giro bank).
  2. Biaya, adalah sejumlah dana yang dikeluarkan koperasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Neraca

Adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta, hutang, dan modal koperasi pada suatu periode pembukuan tertentu, pada umumnya satu tahun. Neraca bisa disajikan dalam bentuk skontro maupun dalam bentuk stafel, tergantung kebiasaan pembuat laporan. Namun pada umumnya neraca disusun dalam bentuk skontro, karena dapat ditampilkan dua periode berturut-turut untuk mengetahui perkembangan perusahaan (koperasi) yang bersangkutan. Dalam neraca dicantumkan jumlah dan sumber dana serta pos-pos alokasi sumber dana untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan persusahan (koperasi) tersebut.
 
Ada tiga komponen penting dalam neraca koperasi yaitu:
  1. Harta, adalah pos-pos yang memuat pengalokasian dana yang dikuasai oleh koperasi yang meliputi pos harta lancar, harta tetap, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang.
  2. Hutang, adalah sejumlah dana yang dikuasai koperasi yang bersumber dari pihak luar dan harus dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam kelompok ini juga termasuk dana yang berasal dari anggota seperti tabungan anggota.
  3. Ekuitas/Kekayaan Bersih, yaitu sejumlah uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang benar-benar milik koperasi. Modal dipupuk dan diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, donasi, dan modal penyertaan dari pihak luar.

Laporan Arus Kas

Adalah laporan yang menyajikan informasi arus kas yaitu mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
 
PSAK No. 2 menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan pernyataan dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk periode penyajian laporan keuangan.
 
Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan termasuk koperasi harus menyajikan laporan arus kas sebagai bagian laporan keuangan yang tak terpisahkan. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas koperasi, investasi dan pendanaan.
Ada beberapa istilah penting yang biasa digunakan untuk menyusun arus kas, antara lain:
  1. Kas, terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.
  2. Setara kas (cash equivalent), adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.
  3. Arus kas, adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.
  4. Aktivitas Operasi, adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
  5. Aktivitas Investasi, adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
  6. Aktivitas Pendanaan (financing), adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.
Sesuai dengan pernyataan PSAK No. 27 yang menunjukkan bahwa aktivitas koperasi berbeda dengan bentuk perusahaan lain, tentu hal ini akan berdampak pada laporan arus kas koperasi tanpa merubah hakikat dari laporan arus kas.

Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan ini juga menggambarkan wujud dari pencapaian tujuan koperasi. Hal ini harus dipahami benar oleh pihak-pihak di dalam maupun di luar koperasi, agar koperasi ditempatkan pada posisi yang tepat dan tidak disalah-tafsirkan di dalam mengevaluasi kinerjanya.
 
SHU terdiri dari sisa partisipasi anggota dan laba koperasi. Bila partisipasi neto anggota lebih besar dari beban usaha dan beban perkoperasian, maka terdapat sisa partisipasi anggota bernilai positif. Sisa positif dibagikan kepada anggota menurut jasa usaha masing-masing anggota. Dalam hal anggota menerima manfaat ekonomi tambahan (di luar manfaat ekonomi langsung dari pelayanan koperasi), berupa pengembalian sisa partisipasinya. Tetapi dalam hal sisa partisipasi anggota bernilai negatif, mengandung arti bahwa jumlah partisipasi anggota terlalu kecil dan tidak mencukupi untuk menutup beban usaha dan beban perkoperasian. Sisa partisipasi minus ditutup oleh dana cadangan dan atau tanggung renteng dari anggota. Dalam hal ini berarti tidak ada manfaat ekonomis dari pembagian SHU. Karena itu pengertian pembagian SHU dianggap sebagai manfaat ekonomis harus ditafsirkan secara hati-hati.
 
Laporan promosi ekonomi anggota mencakup empat unsur, yaitu:
  1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
  2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
  3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam melalui koperasi.
  4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.
  5. Manfaat ekonomi langsung bagi anggota berupa manfaat harga, yaitu harga barang jasa (dalam pembelian dan penjualan) dan harga uang (bunga uang dalam simpan pinjam). Di dalam pembelian (koperasi konsumen), manfaat harga berupa selisih harga antara koperasi dengan di luar koperasi. Harga di koperasi lebih murah dari harga di luar koperasi maka akan terjadi manfaat efisiensi pembelian. Di dalam pemasaran (koperasi produsen/pemasaran) manfaat harga berupa selisih harga antara harga yang dibayar oleh koperasi kepada anggota dengan harga yang dibayar oleh non koperasi kepada anggota. Seharusnya harga koperasi lebih tinggi dari harga non koperasi maka akan terjadi manfaat efektivitas penjualan.
Di dalam simpan pinjam, maka:
  1. Bunga tabungan yang diterima anggota dari koperasi lebih tinggi dari bunga yang diterima anggota dari non koperasi maka akan timbul manfaat efektivitas tabungan.
  2. Bunga kredit yang dibayarkan anggota kepada koperasi lebih rendah dari bunga kredit di luar koperasi, maka akan timbul manfaat efisiensi penarikan kredit.
  3. Dan manfaat lain, misalnya bentuk biaya transaksi murah, dan persyaratan yang ringan.
  4. Manfaat pengelolaan bersama dapat berupa penghematan biaya produksi atau peningkatan produktivitas. Manfaat ekonomi yang diperoleh anggota melalui penggunaan jasa pelayanan koperasi, sangat tergantung kepada jenis koperasi dan usaha yang dijalankan oleh koperasi. Jadi, setiap koperasi harus dapat menerjemahkan arti dari manfaat koperasi ke dalam satuan-satuan yang terukur menurut keperluannya masing-masing.

Mengelola Usaha Koperasi

Untuk lebih mempertajam pengertian tentang usaha koperasi, maka akan diuraikan keistimewaan organisasi koperasi, keterkaitannya dengan kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, serta bagaimana usaha koperasi seharusnya dikembangkan. Ada beberapa ciri yang mempertegas usaha koperasi, yakni:


  1. Adanya orang per orang yang bergabung karena memiliki ikatan, yaitu kepentingan atau kegiatan usaha yang sama.
  2. Anggota kelompok memiliki tujuan dan sasaran yang sama. Hal ini diwujudkan lewat tindakan bersama.
  3. Kerjasama kelompok diarahkan untuk memperbaiki ekonomi anggotanya. Caranya, dengan membina hubungan yang khusus antara koperasi dengan anggotanya, melalui pelayanan usaha.
  4. Untuk itu, mereka menjalankan usaha bersama yang memudahkan untuk meraih tujuan bersama, dengan cara misalnya: menawarkan barang produksi, membeli barang konsumsi, membeli bahan baku produksi, simpan pinjam dan lain-lain. Hal ini dilakukan secara bersama-sama melalui wadah koperasi, sehingga dapat menekan biaya dan menaikkan posisi tawar.
Uraian di atas menunjukkan, bahwa koperasi harus dikelola secara profesional dengan tunduk kepada hukum ekonomi dan koperasi. Caranya, di antara anggota bersatu, bekerja sama, dan saling tolong-menolong untuk memperkuat usaha mereka melalui koperasi. Untuk mewujudkan cita-cita di atas, maka para anggota harus mempunyai kepentingan atau kegiatan ekonomi yang sama. Sedangkan usaha koperasi harus terkait dengan usaha atau kepentingan anggotanya. Dengan begitu, bila koperasi memiliki usaha yang tidak memiliki kaitan dengan usaha anggotanya, maka dapat dikatakan melanggar prinsip dan jati diri koperasi.

Alasan seseorang bergabung dalam koperasi, antara lain ingin:
  1. Memperoleh kemudahan dalam meminjam.
  2. Menjual produk dengan harga tinggi.
  3. Membeli barang dengan harga murah.
Untuk mengembangkan fungsi usaha yang dilakukan oleh koperasi, pengurus perlu melihat terus menerus keterkaitan usaha koperasi dengan usaha (ekonomi) anggotanya. Hubungan kuat yang ditujukan dengan pola usaha yang saling menunjang diharapkan mampu memperbaiki peran ganda anggota, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna.
Ada beberapa pola keterkaitan usaha ekonomi anggota dengan koperasi, antara lain:


Anggota
Pelayanan Koperasi
Sebagai Produsen
a. Pengadaan bahan baku dan faktor produksi
b. Kredit produksi
c. Meningkatkan nilai tambah hasil produksi
d. Pemasaran hasil produksi
Sebagai Konsumen
a. Pengadaan barang konsumsi
b. Pelayanan kredit konsumsi
c. Simpan pinjam
d. Pengadaan jasa asuransi
e. Pengadaan jasa perumahan
 
 Bila dibandingan antara usaha koperasi dengna usaha yang dikelola oleh non koperasi, maka akan diperoleh perbedaan sebagai berikut:


KOPERASI
CIRI-CIRI
BUKAN KOPERASI
Usahanya berdasarkan kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi di antara anggotanya.
Dasar Pendirian
Usahanya tidak harus sama dengan kebutuhan dan kepentingan pemilik modal. Yang penting adalah kepemilikan modal.
Minimal 20 orang (UU No. 25/1992). Dasarnya adalah kelayakan usaha (anggota sebagai pengguna).
Pendiri
Dapat didirikan oleh satu orang.
Meningkatkan pendapatan anggota, di mana anggota sebagai pengguna.
Tujuan
Keuntungan perusahaan yang sebesar-besarnya, di mana pemilik modal tidak harus sebagai pengguna.
Pelayanan bagi anggota. Keuntungan bagi anggota.
Ciri Usaha
Pelayanan bagi pengguna. Keuntungan bagi pemilik modal.
Anggota (kumpulan orang).
Kepemilikan
Pemegang saham (kumpulan modal).
Pemilik dan pengguna orangnya sama.
Hubungan Kepemilikan
Pemilik dan pengguna orangnya berbeda.
Satu orang satu suara.
Pengambilan Keputusan
Satu saham satu suara.
Berdasarkan jumlah transaksi anggota dengan koperasinya.
Pembagian SHU (Laba)
Berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
Keunggulan koperasi adalah terletak pada kerjasama di antara para anggotanya. Dengan asas kebersamaan ini, maka volume usaha dapat diperbesar dan biaya dapat ditekan. Caranya, dengan membeli atau menjual secara bersama-sama. Di samping itu, karena anggota adalah pemilik sekaligus pengguna pelayanan, maka koperasi memiliki potensi pasar yang cukup besar, bahkan dapat dikatakan hampir pasti.

Dasar usaha koperasi adalah kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama di antara para anggotanya. Untuk itu, hakikat usaha koperasi adalah sejauh mana koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Lebih jauh lagi, sejauh mana koperasi dapat mempromosikan dan melakukan efisiensi dalam usaha anggotanya, serta dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi anggotanya.


Pemahaman dan persamaan persepsi tentang hakikat usaha koperasi menjadi sangat penting bagi pengurus. Dengan memahami hakikat usaha koperasi, maka koperasi akan melakukan fungsi usaha yang berorientasi pada kebutuhan anggota. Hanya dengan cara inilah anggota merasa memiliki dan mendukung koperasi, dan sekaligus menyiapkan koperasi menghadapi masa depannya. Kuncinya ada di anggota. Anggotalah yang menentukan usaha koperasi. Karena anggota adalah pemilik sekaligus pengguna pelayanan koperasi.


Contoh Kasus

Kasus 1

Pada awalnya, Koperasi Karyawan Institut SANDOLAPA bergerak dalam usaha Waserda (Warung Serba Ada) yang menyediakan Sembako (Sembilan Bahan Pokok), barang-barang elektronik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian, usahanya ditambah jasa foto copy, penerbitan, dan percetakan. Ternyata, usaha yang terakhir ini tidak dimanfaatkan oleh anggotanya secara optimal. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil.
Bahan diskusi:
  • Bagaimana tanggapan Anda tentang beragamnya usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut?
  • Langkah apa yang akan dilakukan, bila Anda pengurus koperasi tersebut?

Kasus 2

Koperasi “Sumber Rejeki” kerap mendapat penghargaan sebagai “koperasi teladan”. SHU-nya dari waktu ke waktu semakin membesar. Peningkatan jumlah SHU ini diperoleh dari usaha jasa wartel dan penyewaan alat-alat pesta. Padahal, sebagian besar anggota tidak membutuhkan jasa wartel dan alat-alat pesta. Mayoritas anggota justru membutuhkan usaha penggilingan padi dan Waserda.
Bahan diskusi:
  • Bagaimana tanggapan Anda tentang usaha koperasi seperti itu, di mana usaha koperasinya tidak memiliki kaitan dengan kebutuhan mayoritas anggota?
  • Langkah apa yang akan dilakukan, bila Anda pengurus koperasi tersebut?

Kasus 3

Koperasi “Agape” adalah koperasi yang bergerak dalam usaha pengiriman barang. Usaha ini dipilih, karena semua anggota membutuhkannya. Sampai sekarang, pengurus belum mencoba untuk membuka usaha baru. Pada rapat anggota tahun lalu, beberapa anggota menginginkan usaha simpan pinjam. Akan tetapi, pengurus belum dapat merealisasikannya.
Bahan diskusi:
  • Bagaimana tanggapan Anda tentang usaha koperasi seperti itu, di mana pengurusnya teguh pendirian untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggotanya?
  • Langkah apa yang akan dilakukan, bila Anda pengurus koperasi tersebut?
Tujuan anggota bekerjasama melalui koperasi adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya memiliki kepentingan ekonomi atau usaha yang sama dengan koperasinya. Anggota adalah pemilik juga sekaligus yang memanfaatkan pelayanan koperasi.

Prinsip koperasi adalah landasan dan rujukan sebuah koperasi untuk menjalankan usahanya.

Koperasi sebagai badan usaha tentu harus dijalankan dengan prinsip ekonomi, di mana akan muncul pendapatan dan biaya. Pelayanan kepada anggota adalah prioritas utama usaha koperasi. Sedangkan pelayanan kepada bukan anggota diperbolehkan setelah kebutuhan seluruh anggota terpenuhi, dan koperasi memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Manajemen Koperasi

Penjenisan Diskusi Berdasarkan Tujuan

1. Diskusi untuk membuka dan memancing pembahasan. Diskusi ini bertujuan untuk menelaah sebuah peristiwa atau situasi. Peserta diminta tanggapan dan pendapat mereka. Agar peserta dapat terpancing, maka topiknya harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuannya agar peserta tertarik dan dapat terlibat dengan optimal dalam setiap pembahasan.
2. Diskusi untuk saling tukar informasi. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari peserta untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman.

3. Diskusi untuk menggali gagasan-gagasan. Diskusi ini merupakan kelanjutan dari diskusi di atas. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, peserta melakukan penggalian yang lebih dalam, sehingga memungkinkan munculnya berbagai gagasan. Tujuannya untuk memperoleh pendapat serta gagasan yang baru dan segar.
4. Diskusi untuk menentukan keputusan. Diskusi ini bertujuan untuk memecahkan masalah dengan memilih antara beberapa pilihan jawaban. Peserta diskusi mengambil keputusan sesuai dengan kesepakatan bersama agar berkekuatan pasti untuk kemudian dijalankan.
5. Diskusi untuk merencanakan kegiatan. Diskusi ini bertujuan untuk membuat perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan pada masa berikutnya.
6. Diskusi untuk evaluasi. Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi suatu kegiatan atau program untuk mengambil pelajaran dan hikmah, agar lebih waspada dan arif dalam kegiatan berikutnya.

Pemimpin Diskusi

Pemimpin diskusi adalah seseorang yang berperan sebagai pengatur lalu lintas pembicaraan dalam suatu diskusi. Pemimpin diskusi adalah kata lain dari moderator. Kata moderator berasal dari kata moderat, yang berarti tidak memihak (netral). Diantara kriteria seorang pemimpin diskusi yang baik adalah:
  1. Komunikatif dan mampu merangsang terjadinya proses diskusi yang partisipatif.
  2. Mampu menghargai pendapat dan pikiran orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Bertindak sebagai pendengar aktif.
  3. Bersikap netral. Tidak memihak kepada salah satu pendapat atau salah satu peserta atau kelompok.
  4. Sabar dan mampu mengendalikan diri. Tidak cepat marah jika ada peserta mengemukakan pendapat yang tidak berkenan. Tidak menyindir atau menyinggung perasaan peserta.
  5. Mengenali tradisi masyarakat setempat.

Kiat-Kiat Memimpin Diskusi

  1. Memahami ruang lingkup bahasan secara umum. Dengan pemahaman tersebut diharapkan pemimpin diskusi mampu memimpin secara baik dan benar, sehingga pembahasan tidak terlepas dari topik utama.
  2. Persiapkan segala keperluan yang akan mempermudah jalannya diskusi, misalnya dengan menggunakan media, gambar-gambar atau data dan informasi yang relevan.
  3. Perhatikan kondisi dan situasi peserta. Seorang pemimpin diskusi boleh duduk atau berdiri dengan tidak membelakangi peserta, sehingga dapat menjangkau seluruh peserta.
  4. Tidak bersikap menggurui. Usahakan untuk mendengarkan peserta selama proses pembahasan. Memberikan kesempatan pada seluruh peserta untuk memberikan pendapatnya. Tengahi bila terjadi perdebatan di antara peserta.
  5. Mempertimbangkan berbagai pendapat untuk disimpulkan. Hasil kesimpulan tersebut kemudian dilemparkan kembali ke dalam forum sehingga kesimpulan atau kesepakatan yang dicapai merupakan keputusan seluruh peserta, bukan keputusan pemimpin diskusi. Perbedaan pendapat yang muncul dalam diskusi adalah wajar, karena dapat memperkaya wawasan dan pemahaman peserta.
  6. Tegurlah dengan arif dan bijaksana bila ada peserta yang berbicara terlalu lama, isinya tidak relevan dengan topik diskusi atau ada peserta yang mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya.

Persiapan Diskusi

Hal-hal yang harus diketahui seorang pemimpin diskusi sebelum diskusi dimulai adalah :
  1. Mengetahui dan menentukan tujuan diskusi.
  2. Mengetahui siapa peserta dan apa perannya dalam diskusi tersebut.
  3. Mengetahui dan menguasai topik yang akan didiskusikan.
  4. Memahami langkah-langkah pelaksanaan diskusi.
  5. Mengetahui aspek-aspek yang diprioritaskan dalam diskusi, seperti waktu, tempat, jumlah peserta dan topik diskusi.
  6. Mengatur posisi peserta diskusi. Sebaiknya antar peserta diskusi dapat saling memandang, sehingga pada saat seseorang berbicara dapat dilihat oleh peserta lain.

Pelaksanaan Diskusi

Pengantar

  1. Kemukakan tujuan dan latar belakang pertemuan.
  2. Menentukan masalah dan dasar kepentingannya.
  3. Menguraikan masalah-masalah yang harus dipecahkan dalam diskusi.
  4. Menyepakati agenda, aturan main, hak dan kewajiban peserta, dan lain-lain.

Menjaga kelangsungan diskusi

  1. Buatlah skala prioritas, bila ada beberapa usulan yang masuk.
  2. Arahkan agar seluruh pembahasan dipusatkan kepada tujuan.
  3. Jagalah waktu sesuai dengan agenda. Tegurlah peserta yang terlalu dominan dan peserta yang berbicara di luar topik.
  4. Perhatikan agar seluruh langkah dan pembahasan dapat diikuti oleh peserta.
  5. Bila diskusi macet, maka untuk sementara alihkan kepada topik yang lain.
  6. Tegurlah bila ada peserta yang melanggar aturan main.

Menutup diskusi

Tugas terakhir seorang pemimpin diskusi adalah menutup acara dengan tahapan:
  1. Membuat serta membacakan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan peserta.
  2. Menetapkan bersama peserta tentang rencana tindak lanjut pasca diskusi.
  3. Menyampaikan kata penutupan.

Apakah Konflik Bermanfaat

  1. Konflik adalah fenomena umum dan tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan umat manusia.
  2. Konflik tidaklah selalu merupakan hal yang buruk, sebaliknya konflik dapat menjadi suatu alat penting dalam perkembangan dan kemajuan. Kelompok tanpa konflik mungkin sangat pasif, atau bahkan tidak berjalan sama sekali.
  3. Banyak kasus konflik dapat memberikan sumbangan berharga pada kelompok seperti: Meningkatkan motivasi untuk mencari bahan yang mendukung pendapat kita; Memberikan pengertian yang lebih matang terhadap masalah yang dihadapi. Konflik memaksa kita mencari fakta; Menciptakan ide-ide yang dapat menyatukan perbedaan pendapat, misalnya dengan menggabungkan berbagai alternatif pemecahan untuk mencapai suatu kesepakatan.
  4. Akibat negatif dari konflik yang tidak tertanggulangi dalam kelompok adalah: Perpecahan dan permusuhan dalam kelompok; Hilangnya kesetiaan anggota terhadap kelompok mereka; Menurunnya produktifitas kelompok.

Mengapa Konflik Timbul

Konflik di dalam kelompok biasanya disebabkan oleh :
a. Kurangnya komunikasi antar anggota kelompok.
b. Perbedaan pendapat mengenai topik yang sedang dibahas.
c. Perbedaan kepentingan antar sesama anggota kelompok.
d. Berbedanya informasi yang diterima oleh anggota kelompok mengenai suatu persoalan.
Seseorang biasanya akan mempertahankan pendapatnya, jika :
a. Menganggap masalah dalam konflik cukup penting.
b. Yakin bahwa dia memiliki dan menguasai pengetahuan mengenai persoalan tersebut.
c. Merasa bahwa alur pembicaraan dalam rapat berjalan mengarah ke pendapatnya.
Seseorang biasanya kurang mampu mempertahankan pendapatnya, jika :
a. Berhadapan dengan pejabat formal atau tidak formal.
b. Tidak memiliki informasi yang cukup untuk mendukung pendapatnya.
c. Menganggap pendapatnya kurang penting.
d. Tidak mendapatkan dukungan dari orang lain.
3. Situasi Konflik

Cara Mengatasi Konflik

1. Menghindarkan Diri
Banyak orang tidak ingin terlibat dalam konflik. Menghindarkan diri dari konflik atau menghindarkan diri dari permasalahan yang dapat menyebabkan konflik adalah perilaku yang umum dilakukan. Konflik dapat dihindarkan dengan menolak untuk melibatkan diri atau dengan menarik diri. Seseorang yang menghindarkan diri dari konflik, dapat meninggalkan ruangan, diam, bercerita lucu atau mencoba mengubah topik pembicaraan. Menghindari konflik tidak akan menyelesaikan masalah.
2. Difusi
Jika terlibat dalam konflik, kelompok atau anggota kelompok dapat memberhentikan pembicaraan sampai dengan suasana ‘mendingin’. Kelompok dapat membuat kesepakatan atas permasalahan yang kurang penting, sambil menunggu orang menjadi tenang atau menunggu informasi yang diperlukan untuk mendiskusikan masalah utama. Cara ini tidak dapat memecahkan konflik itu, tapi hanya dapat membantu memungkinkan penyelesaian konflik. Contoh lain ‘difusi’ dapat dilihat dari pernyataan berikut : “Kita adalah kawan dan jangan biarkan masalah ini menghancurkan kita. Biarkan ini selesai dengan sendirinya”. Cara ini tidak akan menyelesaikan masalah, tapi biasanya hanya akan menunda masalah untuk sementara waktu.
3. Konfrontasi (pertentangan)
Melalui konfrontasi, konflik dapat diselesaikan dengan cara-cara sebagai berikut :
  • “Menang – kalah”: Kekuatan digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pandangan satu pihak saja.
  • “Kalah – kalah”: Masing-masing pihak yang bertikai tidak mau mengurangi tuntutannya. Kalaupun ada pihak ketiga yang memberikan jalan keluar, tidak memuaskan pihak yang bertikai.
  • “Menang – menang”: Kompromi dibuat untuk mencapai kesepakatan yang akan memuaskan semua pihak.
5. Beberapa Langkah Menangani Konflik dalam Rapat
1. Tujuan rapat, jelas
Penyampaian secara jelas tujuan yang akan dicapai adalah langkah pertama yang harus diambil. Pastikan bahwa seluruh peserta mengerti dan menyetujui agenda.
2. Jadilah pendengar yang baik
Orang-orang yang terlibat dalam konflik sering tidak memperhatikan penjelasan orang lain, karena mereka terlalu sibuk menyampaikan pendapat mereka sendiri. Sebagai seorang pemandu, cobalah mendorong semua peserta untuk mendengar dan mengerti pendapat masing-masing orang.
3. Bicaralah secara rasional
Terjadinya emosi adalah hal yang umum dalam situasi konflik. Namun kita tidak dapat membuat suatu keputusan jika situasinya sangat panas. Arahkan diskusi pada hal-hal yang diterima oleh akal sehat dan dapat didukung oleh fakta. Bicaralah dengan mengemukakan pendapat yang jelas. Usulkan beberapa pilihan jawaban terhadap masalah dan uraikan dampak dari penyelesaian masalah itu.
4. Buatlah pilihan ‘terbaik’
Pemecahan masalah yang menggabungkan kepentingan dan pendapat masing-masing pihak dapat dicapai dengan mengumpulkan semua pihak dan memilih solusi berdasarkan pada kesepakatan bersama.
5. Pikirkan dahulu
Salah satu pihak mungkin perlu waktu tambahan untuk mempertimbangkan informasi dan saran-saran yang dia terima.
6. Humor
Anda dapat menggunakan metode humor untuk menurunkan ketegangan pikiran atau perasaan. Humor dapat diterapkan sebagai suatu cara untuk mencapai penyelesaian lebih masuk akal.
Konflik bukanlah suatu masalah yang harus dihindari. Jika konflik dapat ditangani secara baik, maka umumnya penyelesaian dapat tercapai. Para ahli komunikasi menyebutkan bahwa:
  • 70% dari semua konflik dapat diselesaikan melalui komunikasi yang lebih baik.
  • 20% dari semua konflik dapat diselesaikan melalui perundingan.
  • 10% dari semua konflik dapat diselesaikan melalui campur tangan pihak ketiga.
6. Wakil dalam Perundingan
Dalam suatu diskusi, akan lebih mudah mencapai kesepakatan atau menghasilkan keputusan apabila pesertanya tidak banyak. Oleh karena itu, kalau ada beberapa kelompok yang akan berdiskusi, maka setiap kelompok cukup mengirimkan wakilnya.
Syarat wakil adalah :
  1. Kedekatan komunikasi antara wakil dan kelompoknya.
  2. Wakil dipilih oleh kelompoknya.
Anggota kelompok harus memberikan mandat kepada wakil mereka :
  1. Jika mandat diberikan secara kaku, maka para wakil akan terikat dan sangat setia kepada kelompoknya. Perwakilan akan sulit mengambil keputusan.
  2. Jika mandat diberikan secara lentur, maka kesepakatan dan keputusan dalam diskusi “kelompok perwakilan” akan mudah dicapai dan cenderung mengarah kepada kelompok yang baru.

Peran Pengurus Dalam Rapat Pengurus

Masing-masing posisi di pengurus mempunyai peran yang berbeda saat rapat pengurus. Biasanya susunan posisi di pengurus adalah sebagai berikut:


Jabatan Peran/Tugas
Ketua Umum
Memimpin rapat
Menyampaikan agenda rapat
Menjelaskan tujuan rapat
Memusyawarahkan permasalahan dan rencana kerjanya
Wakil Ketua I
Melaporkan kondisi dan penanganan organisasi dan keangotaan koperasi, misalnya konflik antar anggota.
Wakil Ketua II
Melaporkan keadaan dan penanganan usaha koperasi, misalnya mengajukan usulan pengembangan atau penggabungan kegiatan usaha
Sekretaris Mencatat risalah rapat pengurus
Bendahara Melaporkan kondisi dan penanganan pengelolaan keuangan koperasi secara periodik

Agenda dan Risalah Rapat Pengurus

Berikut ini adalah saran untuk agenda dan risalah rapat pengurus. Agenda dan risalah rapat di bawah ini harus dipahami sebagai agenda yang sedikitnya memuat kegiatan yang harus ada, artinya dapat ditambahkan pula hal-hal lain, tergantung situasi di koperasi.

Agenda

  1. Pembukaan singkat oleh ketua pengurus.
  2. Pembacaan dan pengesahan agenda rapat.
  3. Pembacaan risalah rapat yang lalu dan tindak lanjut keputusan yang dibuat pada rapat yang lalu.
  4. Penyampaian laporan keuangan koperasi oleh bendahara.
  5. Hal-hal yang akan diputuskan dalam rapat. Hal ini harus dijelaskan sebelum rapat berlangsung.
  6. Pembacaan dan penandatanganan risalah rapat.
  7. Penutupan.

Risalah Rapat

Pencatat risalah rapat biasanya sekretaris pengurus. Namun pengurus bisa saja menunjuk orang lain untuk mencatat risalah rapat pengurus. Risalah rapat biasanya dicatat pada sebuah buku khusus untuk pencatatan risalah rapat.
Berikut ini saran untuk membuat suatu risalah rapat:
  1. Risalah rapat harus mencantumkan tanggal pelaksanaan rapat.
  2. Risalah rapat harus memuat daftar peserta yang menghadiri rapat, yang tidak dan yang terlambat. Untuk yang terlambat bisa dibuat catatan dalam risalah rapat kapan peserta itu datang. Hal ini untuk mengetahui pada sesi mana peserta tersebut berperan serta dalam rapat.
  3. Risalah rapat harus memuat hal-hal yang sama dengan yang tercantum dalam agenda rapat.
  4. Pada setiap poin harus dicantumkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengurus. Risalah rapat tidak perlu panjang lebar, namun harus memuat keputusan-keputusan yang dibuat, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan kapan keputusan tersebut harus dilaksanakan.
  5. Jika ada anggota pengurus yang menginginkan pendapatnya dicantumkan dalam risalah rapat, maka hal itu dapat dilakukan.
  6. Di penghujung rapat, risalah rapat harus dibacakan agar semua orang dapat mengetahui dan mengeceknya.
  7. Setelah dibacakan, risalah rapat itu kemudian harus ditandatangani oleh anggota pengurus untuk menunjukkan bahwa mereka menerima risalah rapat yang telah dibuat.
Pada pembukaan rapat berikutnya, risalah rapat itu harus dibacakan kembali untuk mengetahui apakah keputusan yang dibuat telah dilaksanakan atau belum.

Sebelum, Selama dan Sesudah Rapat Pengurus

Agar rapat pengurus berjalan dengan baik, efisien, dan pengurus bisa membuat keputusan-keputusan dengan baik, maka diperlukan suatu persiapan.
Seringkali anggota pengurus tidak tahu bagaimana mempersiapkan diri menghadapi rapat pengurus. Mereka datang menghadiri rapat pengurus tanpa persiapan. Mereka bahkan tidak tahu keputusan apa yang harus mereka ambil pada saat rapat, sehingga rapat menjadi tidak efisien.

Sebelum Rapat Dimulai

Semua anggota pengurus harus mempersiapkan diri untuk menghadapi rapat pengurus. Ketua pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rapat, dan sekretaris membantu ketua dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.
Ketua pengurus harus memastikan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas dibagikan kepada semua anggota pengurus sebelum rapat berlangsung. Selain hal-hal tersebut di atas, ketua pengurus dapat mempertimbangkan untuk mencantumkan hal-hal lain dalam agenda rapat, dan di awal rapat ketua pengurus harus memberitahukan hal tersebut. Hal-hal tersebut biasanya yang berkenaan dengan:
  1. Informasi untuk anggota pengurus.
  2. Tukar pendapat dan diskusi.
  3. Diskusi dan pengambilan keputusan.
Jika ada keputusan-keputusan yang akan dibuat pada saat rapat, maka informasi tersebut harus dicantumkan dalam agenda pada saat agenda tersebut dibagikan.
Jika ada orang lain yang akan diundang selain anggota pengurus karena yang bersangkutan harus menginformasikan beberapa permasalahan kepada pengurus, maka pengurus harus sudah mengetahuinya sebelum rapat berlangsung.
Sebelum rapat, ketua pengurus harus :
  1. Mengetahui anggaran dasar koperasinya.
  2. Mempersiapkan agenda rapat, memeriksa risalah rapat yang lalu, dan memastikan apakah keputusan-keputusan rapat tersebut sudah dilaksanakan atau belum.
  3. Memastikan semua anggota pengurus mendapatkan agenda rapat sebelum rapat dimulai, kalau mungkin seminggu sebelum rapat dimulai.
  4. Memastikan semua hal dalam agenda dijelaskan sejelas-jelasnya, sehingga anggota pengurus mengerti alasan mengapa hal-hal tersebut diangkat dalam rapat.
  5. Mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk pembahasan masing-masing hal, dan jalannya rapat secara keseluruhan.
  6. Merencanakan hal-hal terpenting untuk didiskusikan di awal rapat, dan hal-hal yang tidak begitu penting dibahas di akhir rapat.
  7. Sebelum rapat, anggota pengurus harus :
  8. Mengetahui anggaran dasar koperasi.
  9. Membaca agenda rapat sebelum rapat dimulai, dan mempersiapkan solusi untuk masing-masing hal dalam agenda tersebut.
  10. Jika ingin mengetahui lebih banyak mengenai hal-hal dalam agenda tersebut, bisa mendapatkan informasi sebelum rapat berlangsung, atau mendiskusikannya dengan anggota koperasi lainnya.
Biasanya ketua pengurus yang menjadi pimpinan rapat, namun pengurus dapat juga menunjuk anggota pengurus lainnya untuk memimpin rapat, atau bergantian memimpin rapat.

Selama Rapat Berlangsung

Rapat pengurus diadakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan guna kepentingan koperasi. Anggota pengurus dipilih karena mereka mendapat kepercayaan dari anggota koperasi untuk membuat keputusan-keputusan terbaik demi masa depan koperasi. Agar dapat membuat keputusan-keputusan yang baik maka semua anggota pengurus harus aktif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi selama rapat.
Selama rapat, ketua pengurus harus :
  1. Membuka rapat dengan menyampaikan sambutan singkat, serta menjelaskan secara ringkas agenda rapat.
  2. Memastikan ada pencatat risalah rapat.
  3. Memprioritaskan hal-hal penting untuk didiskusikan di awal rapat.
  4. Menindaklanjuti keputusan-keputusan yang dibuat pada saat rapat yang lalu, membacakan risalah rapat yang lalu.
  5. Memastikan semua anggota pengurus menyampaikan pendapatnya, dan tidak ada satu orang saja yang mendominasi jalannya rapat.
  6. Memastikan anggota pengurus mengikuti hal-hal yang sedang dibahas.
  7. Memastikan risalah rapat dibuat serta dibacakan di akhir rapat dan ditandatangani oleh semua anggota pengurus.
  8. Membuat kesimpulan untuk tiap poin-poin diskusi. Jika ada anggota pengurus yang tidak setuju, maka ketua pengurus dapat mengadakan pemungutan suara.
  9. Memastikan pencatat risalah rapat atau moderator membacakan risalah rapat dan semua peserta menandatangani risalah rapat tersebut untuk menunjukkan bahwa semua anggota setuju bagaimana keputusan tersebut harus dilaksanakan. Juga perlu diputuskan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat, dan menuliskan nama orang yang mengajukan keputusan tersebut pada risalah rapat.
Selama rapat, anggota pengurus harus :
  1. Sudah mempersiapkan apa yang akan disampaikan berkenaan dengan hal-hal yang tercantum dalam agenda rapat.
  2. Membantu menghasilkan keputusan-keputusan terbaik untuk koperasi.
  3. Mengemukakan pendapatnya pada saat rapat.
  4. Tidak terlalu lama bicara, tetapi cukup singkat dan jelas.
  5. Secara aktif mendengarkan saat anggota pengurus lain berbicara.

Setelah Rapat Selesai

Keputusan rapat harus dilaksanakan. Anggota pengurus yang bertanggung jawab melaksanakan keputusan yang dibuat pada saat rapat harus mengerti bahwa mereka akan diminta pertanggungjawabannya pada saat rapat berikutnya.
Setelah rapat, Ketua pengurus harus :
  1. Memastikan keputusan rapat dilaksanakan oleh anggota pengurus yang bertanggung jawab untuk itu, atau oleh ketua pengurus.
  2. Memastikan organisasi, pejabat, dan orang-orang yang terkait diberi informasi mengenai keputusan yang diambil pada saat rapat.
  3. Merencanakan pelaksanaan rapat berikutnya, dan menindaklanjuti keputusan-keputusan yang dibuat pada saat rapat yang lalu.
  4. Setelah rapat, anggota pengurus harus :
  5. Jika anda bertanggung jawab melaksanakan keputusan rapat, maka Anda harus melaksanakannya dengan baik. Berikan umpan balik kepada pengurus lain pada rapat berikutnya. Jika Anda punya masalah, maka diskusikanlah dengan ketua pengurus.
  6. Patuhilah keputusan yang telah dibuat walaupun Anda tidak setuju.
  7. Jika ada hal yang ingin Anda ajukan pada rapat yang akan datang, maka beritahukan kepada ketua pengurus tentang hal itu. Kemudian ketua pengurus akan mencantumkannya pada agenda untuk rapat yang akan datang.