Perkembangan gerakan koperasi di Indonesia mengalami perubahan dari waktu-waktu, berikut disampaikan kronologi perkembangannya:
|
Tahun
|
Peristiwa
|
|
1896 |
Patih Purwokerto (R.Aria Wirya Atmadja ) mendirikan Bank Penolong
dan Tabungan (Hulp Spaarbank), organisasi semacam koperasi simpan
pinjam. Tujuan: menolong para pegawai negeri agar terlepas dari cengkeraman lintah darat. Organisasi ini menjadi filosofi berdirinya Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sampai saat ini masih eksis. |
|
1898 |
Ide R. Aria Wiraatmadja (1896) disebarluaskan oleh De Wolf Van
Westerrode kepada para petani. Ia memberikan kredit kepada petani
dengan model Raiffeisen dan Schultze-Delitzsch di Jerman. Nama Bank
ini diganti menjadi “Hulp – Spaar en Landbouwcrediet Bank”. |
|
1898 |
Rencana De Wolf Van Westerrode mendapat persetujuan dari
pemerintahan Hindia – Belanda. Sejalan dengan itu, didirikan 250
lumbung Desa yang modalnya diperoleh dari rakyat. |
|
1899 |
Pendirian Lumbung-lumbung ini terjadi juga di Cirebon, didirikan
oleh seorang Residen. Modal permulaan diperoleh dari sokongan-sokongan
petani menurut luas tanah yang dimiliki. Hasil percobaan tersebut
adalah;
|
|
|
Pemerintah bermaksud mempelajari seluk beluk hutang penduduk dan
apa yang dapat dikerjakan dalam mendidrikan bank-bank kredit pertanian
dengan tidak dapat sokongan pemerintah dan cara-cara mana yang dapat
diperbaiki dalam peminjaman oleh rumah gadai. Hasil dari penelitian tersebut sebaiknya didasarkan atas koperasi, tetapi berhubungan beberapa hal yang terpenting ialah Bahwa bangsa Indonesia belum masak/siap untuk mendirikan koperasi, maka oleh pemerintah tidak dibentuk badan-badan kredit yang berdasarkan koperasi, tetapi badan-badan kredit yang bersifat Badan Pemerintah dengan tidak melepaskan cita-cita untuk badan dan kredit yang bersifat koperasi. |
|
1904 |
Pegawai Departemen pertanian, perindustrian dan Perdagangan,
Centrale Kas (kelak menjadi bank rakyat) sedikit-sedikit memberi
penyuluhan dan penerangan tentang koperasi dan membantu orang yang mau
mendirikan koperasi. Selain itu dibentuk pula Jawatan Kredit Rakyat yang bertugas menyalurkan kredit melalui Bank rakyat Indonesia dengan organisasinya yang luas. Meskipun usaha penyuluhan telah dilakukan, namun masih jauh dari memuaskan karena :
|
|
1913 |
Berdiri Serekat Dagang Islam kemudian bernama Serikat Islam dan
menganjurkan koperasi pada khalayak ramai, akan tetapi hal ini
berjalan lama karena kepercayaan masyarakat pada koperasi semakin hari
semakin berkurang. |
|
1915 |
Lahirnya Undang-Undang Koperasi yang dinamai “ Verordening op de
Cooperative Verenigingen “ (Konongklijk Besluit 7 April Stbl No. 431),
yaitu Undang-Undang tentang perkumpulan Koperasi untuk segala
bangsa. |
|
1920 |
Diadakan “Cooperative Commisie” (Gouvernements Besluit 10 Juni 1920
Stbl No. 1) yang diketuai oleh Dr. J.H Boeke yang bertugas
menyelidiki apakah koperasi untuk Indonesia bermanfaat dan dengan cara
apa supaya semangat koperasi tertanam di Indonesia. |
|
1924 |
Di Surabaya oleh Indonesische Studieclub (ISC) yang didirikan oleh
DR. Soetomo dianggap bahwa koperasi merupakan suatu alat yang tepat
untuk memajukan ekonomi rakyat dan menyebarkannya di kalangan
anggotanya. Usaha ini ternyata berhasil terbukti dengan didirikannya usaha persatuan Koperasi Indonesia, suatu organisasi Pusat untuk pembelian barang-barang. |
|
1927 |
Melalui Cooperative Commisie lahirlah Undang-undang yang
menunjukkan kemauan yang lebih tegas untuk membangun perekonomian
rakyat (Regeling Inlandse Cooperative Verenigingen Stbl No. 91) |
|
1928 |
I.S.C berhasil dalam usahanya merubah 9 bank desa dalam daerah
kotapraja Surabaya dijadikan badan-badan Koperasi dan dimulainya
pengenalan aza-azas Koperasi kepada yang bersangkutan. |
|
1928 |
Usaha I.S.C ini diteruskan oleh Partai Indonesia Raya/Parindra yang
hasilnya mendirikan Rukun Tani di Jawa Timur dan mendirikan
perkumpulan pelayaran dari bangsa Indonesia yang dinamakan Rukun
Pelayaran Indonesia disingkat Rupelin. |
|
1929 |
Atas anjuran partai Nasional Indonesia di Jakarta diadakan kongres
Koperasi, yang akibatnya di mana-mana diadakan perkumpulan koperasi. |
|
1930 |
Jawatan Koperasi didirikan untuk menggiatkan pergerakan koperasi
yang diatur menurut Stbl 1927 No. 91 yang diketuai Prof. Dr. J.H
Boeke. Sejak tahun ini sikap pemerintah mulai aktif dan mengakui kewajibannya untuk memutarkan roda pergerakan koperasi. |
|
1939 |
Diumumkan Undang-undang untuk perkumpulan Bumi Putera dan
Undang-Undang untuk perkumpulan Dagang Indonesia memakai andil dan
berlaku sementara di pulau Jawa. |
|
1942 |
Koperasi mengalami perkembangan yang sangat buruk. Kantor Pusat Jawatan Koperasi dan Perdagangan oleh pemerintah Jepang diberi nama “Syomin Kumiai Tyuo Zimusyo” sedangkan kantor daerah menjadi “Syomin Kumiai Sodandyo”. Sesudah itu dibentuk “Djawa Jumin Keizai Sintaisei Konsetsu Jumbi Inkai “ (Panitia Sususnan Perekonomian baru di Jawa). Hasil dari Kumiai atau badan di atas ternyata banyak dibenci rakyat karena corak dan pekerjaannya menyimpang dari koperasi yang sebenarnya. |
|
1945 |
17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka |
|
1945 |
18 Agustus 1945 “ Bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya
ke luar dari lumpur, tekanan dan hisapan apabila ekonomi rakyat
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi (Hatta) Di pasal 33 dicantumkan ketentuan mengenai koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. |
|
1946 |
Desember 1946 Ir. Teko Sumodiharjo diangkat sebagai Dirjen Perekonomian Rakyat yang menangani koperasi. Kepala Jawatan dipegang oleh R.S Soeriaatmadja. |
|
|
Konferensi di Ciparay untuk membentuk Pusat Koperasi Priangan yang
diantara tugasnya secepat-cepatnya menyelenggarakan kongres koperasi
seluruh Indonesia . |
|
1947 |
Di Tasikmalaya, di gedung pabrik tenun Perintis milik Pusat
Koperasi Tasikmalaya, diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi Pertama
yang keputusannya adalah :
Jumlah koperasi saat itu terdapat 2 160 unit. Kegiatan koperasi ini terhenti karena Agresi Militer Belanda ke II, menyusul Peristiwa Madiun 1948. |
|
1947 |
Dibentuk GKPI (Gabungan Koperasi Perikanan), kemudian menjadi IKPI. |
|
1948 |
Di Yogya dibentuk GKBI |
|
1949 |
Terbentuknya RIS (UUDS) Koperasi di UUDS tidak berubah sesuai pasal 38 UUDS, koperasi mempunyai dasar hukum yang kuat. |
|
1950 |
Tahun 1949-1950 menjadi negara kesatuan yang dampaknya adalah pusat
koperasi di Yogya digabung dengan jawatan koperasi di Jakarta.
Akhirnya Perkumpulan Koperasi bangkit kembali. |
|
1951 |
Koperasi di Jawa Barat, Sumatera Utara membentuk Badan Koordinasi, yang masing-masing berkedudukan di Bandung dan Medan. |
|
1951 |
12 Juli 1951, Hatta selalu berpidato di radio berisikan hakikat
koperasi, alasan-alasan koperasi dan kisah sukses di luar negeri. Secara teratur pidato ini dilakukan hingga tahun 1959 (1956 Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden) Peraturan-peraturan Koperasi.
|
|
1951 |
Digagas rancangan UU Perkoperasian oleh Gerakan Koperasi |
|
1953 |
SOKRI tidak berfungsi. Kongres II di Bandung bulan Juli 1953 yang dipimpin oleh Niti Soemantri yang keputusannya antara lain: A. Ke dalam
Mendesak pemerintah Republik Indonesia supaya:
|
|
1957 |
|
|
1958 |
Pada tanggal 27 Oktober 1958 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
Koperasi nomor 79 yang sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Dasar
tahun 1950. Undang-undang tahun 1958 turun karena :
|
|
1959 |
Bulan April 1959 menyarankan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tapi tidak berhasil. |
|
1959 |
|
|
1960 |
Bulan April 1960 di Cibogo (Bogor) digagas berdirinya Bank Koperasi
Indonesia oleh 8 bank Koperasi dan 4 Koperasi tingkat Nasional. |
|
1960 |
Dibentuk Bapengkop (Badan Penggerak Koperasi) dengan Inpres No. 2
tahun 1960 yang bertugas mengadakan koordinasi dalam segala kegiatan
Instansi-instansi Pemerintah untuk penumbuhan Gerakan Koperasi dari
pusat sampai daerah. |
|
1961 |
Pada bulan April 1961, diselenggarakan Munaskop pertama di Surabaya. Sedangkan keputusannya:
|
|
1964 |
Keputusan Menteri Transkopemada No. 19/1964 membentuk Panitia
Penyelesaian Rancangan UU Koperasi, akan tetapi berjalan tidak lancar. |
|
|
Kemudian, dibentuk Panitia bersama Departemen Transkop dan Komisi E DPRGR untuk menyelesaikan ini. Kemudian disahkannya UU ini pada tanggal 2 Agustus 1965 sebagai UU No. 14/1965 tentang Perkoperasian. Yang isinya “ sebagai organisasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat Revolusi pengurus mencerminkan kekuatan Progresif Revolusioner berporoskan Nasakom dan berjiwa Maripol. |
|
1965 |
Berlangsung Munaskop ke II di Jakarta dipimpin oleh : Menteri
Transkop, Mendagri, Menteri/Sekjen tingkat Nasional yang menetapkan :
Bung Karno sebagai bapak Koperasi, pimpinan tertinggi Gerakan
Koperasi dan Revolusi tentang keputusan itu maka koperasi dibentuk
secara massal akan tetapi kebijaksanaan pembinaan koperasi
berdasarkan Munaskop-Usdek ini berakhir ketika pecah peristiwa G 30
S/PKI. |
|
1965 |
Keluarnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Perkoperasian. Dalam UU ini terdapat unsur-unsur politik sehingga
hilang kemurnian tujuan koperasi. |
|
1965 |
G 30 S/PKI berakhir, berakhir pula Orde Lama dan awal kehidupan Orde Baru |
|
1966 |
Bulan Juli 1966 melalui kabinet Ampera menetapkan program diantaranya Rehabilitasi Prasarana Ekonomi. |
|
1966 |
Bidang Perkoperasian dipindah ke kementerian dalam Negeri dengan Struktur disebut Dirjenkop oleh Ibnoe Soejono. Tugasnya utamanya ialah :
|
|
1966 |
Bulan Juli 1966 berlangsung Musyawarah Nasional I Gerkopin. Hasilnya : Mendesak pemerintah mengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1965. UU yang sejiwa dengan prinsip-prinsip koperasi. Resolusi yang lain ;
|
|
1966 |
SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 70/SK/III/66 tentang
pembentukan Panitia Peninjau kembali UU No. 14/1965. Panitia ini
diketuai Ir. Ibnoe Soejono bertugas mulai 11 Juli 1966. Hasil rumusannya disahkan sebagai UU No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia |
|
1967 |
Dengan disahkannya UU No. 12/1967, maka hal itu diupayakan kembali
pada prinsip-prinsip koperasi yang berlaku Universal yang diakui ICA. |
|
1967 |
Soeharto dilantik jadi Presiden RI |
|
1967 |
Pemerintah mendirikan PUSDIKOP di Jakarta disusul berdirinya BALATKOP di tiap-tiap Propinsi. |
|
1967 |
Lahirnya BUUD/KUD (percobaan) |
|
1968 |
Bulan Juni 1968 Soeharto melantik kabinet Pembangunan. |
|
1968 |
Munas ke II Gerkopin Hasilnya ; Keputusan Mentranskop No. 64/Kpts/Mentranskop/69 tentang Perorganisasian dan Tata Cara Pemberian Pengesahan Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. |
|
1970 |
Gerkopin melaksanakan rapat, mengganti nama menjadi DKI (Dewan
Koperasi Indonesia). Pada rapat ini mengesahkan pengurus paripurna DKI
yang diketuai oleh Komodor Laut R. Sardjono |
|
1971 |
Berdirinya Bank Bukopin yang didirikan oleh 8 induk-induk koperasi. |
|
1971 |
Pemerintah mendirikan LJKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi) kemudian menjadi Perum PKK. |
|
1973 |
BUUD/KUD dikembangkan di daerah lain melalui Inpres No. 04 Tahun 1973 tentang KUD. |
|
1973-1974 |
Repelita I Tarap Hidup Rakyat Menteri Perdagangan dan Koperasi melakukan pembinaan koperasi dengan mengembalikan pada prinsip-prinsip koperasi yang sebenarnya. |
|
1978 |
Inpres No. 2 Tahun 1978 mengganti Inpres No. 4 Tahun 1973 |
|
1978 |
Dirjen Koperasi diganti ke Dirjen Perdagangan pada Menteri Muda
Koperasi dan Kepala Bulog. Dipilih Letjen. Bustanil Arifin sebagai
Menmud. |
|
1984 |
Inpres No. 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD (BPP-KUD) |
|
1988 |
Instruksi Menkop No. 09/Inst/M/VI/88 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri. Pada tahun ini pula berdiri INKOPAU, INKOVERI, INKOPABRI, GKSI, KOPINDO, KJAN, PUSKOPELRA dan INKOPKAR. |
|
1988-1993 |
Bustanil Arifin tetap menjabat sebagai Menteri Koperasi. |
|
1992 |
Keluar Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1992 mengganti UU no. 12/1967 |
|
1993 (1993-1998) |
Menkop menjadi Departemen Koperasi dan pengusaha Kecil. |
|
1988 |
Munaskop ke XII di Jakarta tanggal 18-20 Juli |
|
1993 |
Munaskop ke XIII di Jakarta tanggal 10 Juli |
|
1993 |
Terpilih Sri Edi Swasono sebagai ketua DEKOPIN. Pada periode ini terjadi konflik berkepanjangan berkaitan penyesuaian Anggaran Dasar Dekopin dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 |
|
|
Dengan Keppres No. 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dekopin, maka konflik berakhir. Konsekuensi dari berlakunya Keppres No 21 tersebut tersebut pada tanggal 15 Juni 1997 telah diselenggarakan RA Dekopin dan memilih Sri Mulyono Herlambang sebagai Ketua Dekopin Periode 1997-2003 |
|
1995 |
Berdiri Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LAPENKOP), dibawah
naungan DEKOPIN, bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan
perkoperasian, diresmikan oleh Kabalitbang Depkop dan PPK (Prof.
Suharto Prawironegoro) |
|
1997 |
Presiden Suharto diberi gelar Bapak Pembangunan Koperasi oleh Gerakan Koperasi. |
|
1997 |
Reformasi bergulir, Soeharto lengser diganti oleh Habibie, sedangkan Menteri Koperasi dijabat oleh Adi Sasono. Dikeluarkan Kepres No. 24 /1999, isinya; membatalkan Kepres 21/1997 (Mengembalikan fungsi Dekopin seperti pada tahun 1993 / zaman Sri Edi Swasono) |
|
1999 |
Secara demokrasi, Drs. H.M. Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Dekopin untuk periode 1999 – 2004. |
|
|
Berdiri LSP2I, diketuai Ir. Ibnu Sujono. |
|
1993-2000 |
Terjadi upaya untuk merevisi UU no. 25 / 1992, dan terdapat dua draf usulan, versi DEKOPIN mewakili gerakan dan Versi LSP2I mewakili Pemerintah. Diskusi dan dialog dilakukan untuk mencapai kompromi dan kesepakatan. Kedua belah pihak mempercayakan DR. Muslimin Nasution sebagai penyelaras kedua draf untuk diajukan ke DPR. |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar